FREEPORT DAN KEDAULATAN INDONESIA

PERNYATAAN SIKAP PENGURUS PUSAT KAMMI

Keberadaan Freeport di Indonesia dimulai sejak Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan Kontrak Karya tersebut Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha).

Masa berlaku Kontrak Karya yang pertama adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, Kontrak Karya Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali @10 tahun. Sehingga Kontrak Karya Freeport tersebut akan berakhir di tahun 2021, jika pemerintah tidak menyetujui usul perpanjangan. 

Berdasarkan kontrak karya setelah perpanjangan pada tahun 1991, luas penambangan Freeport bertambah, disebut dengan Blok B seluas 6,5 juta acres (atau seluas 2,6 juta ha). Dari Blok B ini yang sudah di lakukan adalah kegiatan eksplorasi seluas 500 ribu acres (atau sekitar 203 ribu ha).

Kritik utama atas Kontrak Karya Freeport adalah kecilnya royalty yang diterima oleh Indonesia. Untuk tembaga, royalty sebesar 1,5% dari harga jual, untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1% dari harga jual. Selain itu, Kontrak Karya Freeport mendapatkan kritik karena bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. 

Dalam UU tersebut, negara mengakui hak adat sedangkan Kontrak Karya I Freeport, memberikan konsesi yang terletak di atas tanah adat. Bahkan dalam satu klausul Kontrak Karyanya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan penduduk yang berada dalam area Kontrak Karyanya. Akhirnya lingkungan adalah masalah yang paling sering disorot, tanah adat 7 suku diantaranya amungme, diambil dan dihancurkan pada saat awal beroperasi. Limbah tailing juga telah meniumbun sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20–40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur dan masih banyak lagi masalah-masalah lingkungan juga sosial yang menjadi masalah.

Sementara kontribusi Freeport terhadap Pemerintah Indonesia terdiri dari royalty, iuran tetap, pajak serta deviden. Untuk royalty negara hanya memperoleh 1% (emas dan perak) serta 1% – 3,5% (untuk tembaga). Berdasarkan press release dari Freeport selama 2010 (sd Juni) sudah memberikan kontribusi sebesar US$ 899 juta. 

Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah Kontrak Karya kedua ditandatangani) kontribusi mencapai US$ 10,4 Milyar (royalty sebesar US$ 1,1 milyar dan dividen sebesar US$ 1 Milyar). Angka diatas terlihat besar. Total kontribusi mencapai Rp 90 Triliun, namun jumlah ini kecil. Karena sebenarnya, kontribusi rill mereka adalah dividend dan royalty yang nilainya hanya mencapai sekitar Rp 18 triliun (selama 18 tahun). Sehingga unsur ini tidak patut diperhitungkan sebagai kontribusi kepada pemerintah Indonesia, Siapapun dia, selain Freepoort, jika mendapatkan konsesi Grassberg akan membayarkan iuran tetap dan pajak penghasilan yang sama.

Sejalan dengan TRISAKTI yang diamanatkan Presiden Pertama Bangsa ini adalah bagaimana negara bangsa ini mampu “Berdaulat dalam Politik”, “Berdikari dalam Ekonomi”, dan “Berkepribadian dalam kebudayaan”. Kita tidak mendapati hal tersebut tejadi khususnya dalam melihat realitas yang yang muncul pada permasalahan Freeport. Bangsa ini menjadi bangsa yang hanya dikuras sumberdaya alamnya, kondisi perekonomian tidak diperhatikan dan ancaman kebudayaan yang menjadikan masalah yang menjadi dalam sosial masyarakat di sekitar pertambangan.

Menimbang hal tersebut diatas maka Pengurus Pusat KAMMI menyatakan sikap bahwa:

Kepada Pemerintah, untuk tidak melanjutkan kontrak karya dengan PTFI yang akan segera berakhir pada tahun 2021.
Menasionalisasi aset PT Freeport dengan menyerahkannya kepada BUMN yang berkompeten.

Kepada PT Freeport Indonesia untuk:
- Segera memenuhi kewajiban perusahaan sesuai UU Minerba,
- Melakukan Divestasi saham sebagaimana diamanatkan oleh Kontrak Karya
- Menghentikan perusakan lingkungan, dan melakukan proses rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan di wilayah tambang

Kepada para politisi di tanah air agar tidak bermain-main dalam masalah kedaulatan negara dan mencidrai amanat seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, KAMMI merupakan elemen mahasiswa Indonesia menginginkan cita-cita bangsa ini dapat terwujud seuasai dengan amanat UUD 1945 yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dengan Kedaulatan yang lahir di setiap aspek kehidupan rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 November 2015

Kartika Nur Rakhman, SP
Ketua UMUM PP KAMMI

______________________________
Ikuti info-info terbaru KAMMI Sunan Ampel di :
FanPage : Kammi Uinsa
Twitter : @kammiuinsa
Official Site: www.kammiuinsa.blogspot.com
Sms Center : 085730680855
Web:www.kammi.or.id